Contoh Contoh Isu Politik di Indonesia Terbaru
Emras Sihombing, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) di Jakarta, mengatakan ada lima isu politik yang akan memanas di tahun 2023.

Emras Sihombing, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) di Jakarta, mengatakan ada lima isu politik yang akan memanas di tahun 2023. Salah satunya adalah misteri siapa yang akan maju sebagai calon presiden (capres) pada 2024. 

Hal ini disampaikan Emras dalam acara diskusi akhir pekan Titik Temu yang diselenggarakan oleh Rumah Kebudayaan Nusantara (RKN) di Jakarta, Sabtu (1/7). "Banyak isu yang akan memanas di tahun 2023 seiring dengan semakin dekatnya Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024," kata Emras dalam keterangan tertulisnya.

Isu Isu Politik di Indonesia Pada Tahun Ini

Berikut dibawah ini adalah beberapa contoh isu yang saya sebutkan dan telah saya rangkum dari beberapa sumber berita resmi yaitu : 

Baca Lainnya :

• Makna Lagu Mind Over Matter0
• 10 Usaha Kuliner Yang Bisa Kamu Coba 0
• Mengenal Istilah Politik Identitas di Indonesia0
• Budaya Politik Yang Berkembang Di Masyarakat Indonesia Sekarang0
• Kuliner Jember Yang Harus Kamu Coba Saat Berkunjung Ke Jember0

UU Cipta Kerja Turut Mewarnai Tahun Politik

Isu selanjutnya menyangkut strategi masing-masing partai politik (parpol) atau gabungan parpol untuk memasarkan pasangan capres dan cawapres yang diusungnya. Bahkan, menurutnya, isu Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) juga akan mewarnai perpolitikan di tahun ini. "Selain itu, UU Cipta Kerja juga akan diperkuat di tingkat daerah. Seperti yang kita ketahui, UU Cipta Kerja masih memancing reaksi dari sebagian masyarakat'.

Sistem Proporsioal Tertutup dan Terbuka

Kemudian, Seseorang menambahi pemilu apakah proporsional terbuka tertutup juga ikut menjadi isu yang baru. Sebab, ada berbagai kepentingan baik para calon legislatif (caleg) maupun parpol.

Isu Pengelompokkan Koalisi Menguat

Yang terakhir, kata Emras, menyangkut pengelompokan koalisi partai. Emras menilai isu identitas akan semakin menguat menjelang Pilpres 2024.

Kegiatan ini mengundang para peneliti PRP-BRIN sebagai pembicara. Mereka membahas berbagai aspek demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

Siti Zuhro membahas hubungan antara demokrasi dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan representasi politik, tata kelola pemerintahan, dan otonomi daerah. Ia menyatakan bahwa demokrasi di Indonesia saat ini tidak berjalan dengan baik. 

Hampir semua pilar sistem demokrasi tidak berfungsi dengan baik, tidak hanya dalam hal kebebasan sipil dan pluralisme, tetapi juga dalam hal fungsi pemerintahan. Hal ini dikarenakan demokrasi yang terkonsolidasi belum terwujud. Ia juga memaparkan berbagai masalah dan tantangan yang muncul terkait dengan representasi politik, tata kelola pemerintahan, dan otonomi daerah menjelang pemilu 2024.